Dedy Djamaluddin Malik di PDI-P

Published 31/05/2013 by ddm9

Iklan

Kiprah : Peran DPR RI Dalam Kerjasama Pertahanan

Published 04/07/2013 by ddm9

dedy_dmPERAN DPR RI DALAM KERJASAMA PERTAHANAN

Pengantar

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa perkembangan mutakhir dalam bidang pertahanan dan keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan tidak terbatas pada ancaman keamanan yang bersifat tradisional semata. Perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia di masa sekarang dan yang akan datang telah mendorong perubahan ancaman pertahanan dan keamanan.

Gangguan kedaulatan dan keamanan wilayah, tidak terbatas pada kekuatan dan kehadiran militer negara lain, tetapi juga bersumber dari faktor-faktor non-militer. Ancaman pertahanan dan keamanan yang bersumber dari faktor-faktor non militer sangat pelik dan sulit untuk dideteksi, antara lain illegal logging, illegal fishing, penyelundupan senjata, tindak terorisme, perdagangan orang, dan sebagainya. Kejahatan trans-nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan nasional suatu negara. Tentu saja, hal tersebut akan berimplikasi pada tatanan regional maupun internasional.

Kerjasama Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Pertahanan Pada dasarnya kerjasama pertahanan merupakan alternatif dari kerjasama pertahanan sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama pertahanan harus diperhitungkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat didalam komitmen kerjasama pertahanan kedua negara. Di dalam rumusrumus hukum diplomatik juga harus mencermati jika ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, seperti tekanan ekonomi dan tekanan politik.

Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik RI dengan negara lain, dan kerjasama ini dapat menopang upaya pemerintah dalam mengembangkan sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. Selain itu, Pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip persamaan terhadap keuntungan bersama, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara dan dapat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif.

Dalam bidang pertahanan, beberapa prinsip sistem pertahanan telah disebutkan dalam UUD 1945, sebagai perundang-undangan tertinggi. Misalnya, dalam Preambule UUD 1945 dinyatakan bahwa, “Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus bermartabat, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan upaya untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Dalam Preambule UUD 1945 juga disebutkan bahwa implementasi bidang pertahanan Indonesia adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut adalah melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia.

Dalam konteks tersebut, dalam buku putih pertahanan, dinyatakan bahwa harus ada keterkaitan erat antara eksemplar kepentingan nasional serta kepentingan strategis pertahanan Indonesia. Hal itu tentu saja berkait dengan pemenuhan kepentingan strategis dalam taraf implementasinya—yang tentu saja berpijak pada identifikasi serta perumusan area pertahanan dan tantangan serta ancaman pertahanan—di satu sisi dan pemenuhan kepentingan nasional pada sisi yang lain.

Adapun kepentingan strategis pertahanan Indonesia adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri. Masih menurut buku putih pertahanan, berdasarkan perkiraan ancaman serta kepentingan nasional Indonesia, maka kepentingan strategis pertahanan negara ke depan meliputi: kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan.

Kepentingan strategis yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Dalam melaksanakan kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, bangsa Indonesia senantiasa berpegang prinsip sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Sedangkan dalam menjamin kepentingan pertahanan yang bersifattetap, penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan sistem kesemestaan, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu-kesatuan pertahanan.

Kepentingan strategis yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak ini lebih diarahkan untuk mengatasi isu keamanan aktual, yaitu tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta gangguan terhadap keselamatan dan kehormatan bangsa. Kerjasama internasional di bidang pertahanan diperlukan sebagai alat diplomasi pertahanan. Dengan kata lain, kerjasama internasional bidang pertahanan merupakan salah satu langkah visioner untuk modernisasi pertahanan dalam kancah diplomasi serta training-training bersama secara militer.

Visi strategis pertahanan Indonesia sudah selayaknya diapresiasi dan disikapi oleh segenap anak bangsa, agar implementasi kebijakan pertahanan Indonesia benar-benar dihayati sebagai maknanya dalam Preambule UUD 1945 dan buku putih pertahanan.

Dalam konteks inilah, terutama dalam bingkai kemandirian bangsa, bidang pertahanan dan keamanan Indonesia terlihat masih berada dalam posisi sebagai objek. Misalnya, dalam kasus DCA dengan Singapura; dalam kasus penyelesaian hukum pelanggaran HAM oleh prajurit TNI; penanganan separatisme serta alat persenjataan.

Dalam kasus kerjasama pertahanan dengan Singapura, ada statement pejabat tinggi negara yang menyatakan: “Singapura punya duit, kita punya ruang”. Nampak terlihat, bahwa demi kerjasama internasional bidang pertahanan, yang lebih kecil manfaatnya dibandingkan keuntungan nasional yang akan kita peroleh, kita rela mengorbankan harkat dan martabat Indonesia serta kedaulatan wilayah NKRI untuk dijadikan tempat latihan perang oleh Singapura, bahkan dibolehkan mengundang pihak ketiga hanya dengan minta ijin kepada Indonesia.

Dalam kasus penyelesaian khukum pelanggaran HAM prajurit, terlihat upaya diplomatik pertahanan kita terlalu terbuka untuk menjatuhkan mental dan moral prajurit dalam medan pertempuran, yang tentu saja dapat mengganggu kehandalan sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Dengan kasus hukum di mana prajurit tidak dilindungi dalam konteks pelaksanaan tugas mempertahankan negara, maka moral prajurit akan jatuh, karena selalu ragu, apakah kalau menembak akan dikategorikan sebagai melanggar HAM ataukah tidak.

Berkaitan dengan poin di atas adalah mengenai separatisme. Karena moral dan mental prajurit jatuh, penanganan separatismepun kurang maksimal dilakukan. Misalnya, juga berkait dengan definisi separatisme. Alat utama sistem pertahanan/persenjataan kita sudah ketinggalan jaman. Pesawat tempur, kapal laut, senjata tempur (pistol, SS, dll) kurang memadai untuk dipakai sebagai alat untuk mempertahankan NKRI. Di samping itu, Indonesia sebagai negara kepulauan mestinya lebih berorientasi kepada maritime defense system.

Kenyataannya, Indonesia beberapa waktu lalu menganut continental defense system. Dengan maritime defense system, Indonesia diharapkan bisa memprioritaskan penguatan sistem pertahanan pada Angkatan Laut dan modernisasi alutsista yang menopang pertahanan maritim itu sendiri.

Sebagai intisari dari konsep strategis dan implementatif bidang pertahanan Indonesia yang bermartabat, maka diperlukan suatu visi strategis pertahanan Indonesia. Kata kuncinya adalah sistem pertahanan yang konkret dalam menjaga keutuhan wilayah, harkat, martabat, kehormatan serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk menekankan aspek implementasi visi strategis pertahanan Indonesia di atas, diharapkan pemenuhan hal-hal sebagai berikut: Pertama, dari sisi kepemimpinan dan diplomasi, kita harus mempersiapkan mental sebagai bangsa besar yang punya kehormatan dalam pentas sejarah dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.
Kedua, modernisasi alutsista lebih mengutamakan produk dalam negeri, yang sebenarnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Kalaupun kerjasama pengadaan alutsista dilakukan dengan negara lain, tidak untuk merugikan kepentingan nasional secara lebih luas. Begitupula, kerjasama dalam bentuk training bersama.
Ketiga, posisi sangat vital pertahanan berada dalam genggaman prajurit. Alokasi anggaran untuk kesejahteraan prajurit harus benar-benar dipikirkan oleh para pengambil kebijakan.

Peran DPR

Sesuai dengan amanat UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Fungsi legislasi yang dilakukan DPR-RI merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional khususnya pembangunan materi hukum. Sehingga pemahaman terhadap fungsi legislasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan prosedural termasuk prioritas berapa undang-undang yang harus dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, tetapi lebih dari itu pelaksanaan fungsi legislasi ini juga harus memiliki kekuatan formal atau legitimasi formal yang secara substansial rakyat harus tunduk dan taat pada aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Secara substantif, undang-undang merupakan perwujudan dari tugas negara untuk tidak saja menciptakan keadilan tetapi juga mengatur secara jelas tata kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada fungsi pengawasan, DPR-RI melakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Banyak permasalahan yang berkembang. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR-RI telah banyak menjalankan perannya secara kritis menyoroti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah, sehingga pemerintah dapat lebih terawasi.

DPR berkepentingan untuk menjaga agar segala kebijakan Pemerintah khususnya yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kebijakankebijakan strategis lainnya tidak diputuskan secara sepihak, harus lebih mengedepankan konsultasi dengan Dewan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Dari sisi pemerintah, adanya pengawasan yang efektif dari DPR akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang hinggasaat ini masih menjadi harapan publik.

Selain itu juga, untuk mengingatkan pemerintah agar di dalam langkah-langkahnya senantiasa harus tetap dijaga prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, selain dilakukan rapat-rapat kerja maupun rapat dengar pendapat komisi-komisi dengan para menteri dan perangkat di bawahnya, juga telah digunakan Hak Dewan yaitu hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah yang menyetujui Resolusi DK-PBB No.1747.

Perjanjian Pertahanan Indonesia-Singapura

Perjanjian pertahanan Indonesia- Singapura yang ditandatangani di Bali akhirFebruari 2007 lalu terancam gagal dilaksanakan setelah sejumlah fraksi di Komisi I DPR menolak meratifikasi. Sejumlah anggota DPR asal Fraksi PAN, PPP, PKB, dan PDIP, secara terpisah menyuarakan penolakan atas perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) itu. Fraksi PAN, menyatakan, fraksinya menolak meratifikasi perjanjian itu karena banyak bolongnya dan merugikan Indonesia. FPKB, juga sependapat dengan usulan fraksi lain agar perjanjian pertahanan itu tidak diratifikasi. Fraksi PDIP, mengatakan, perjanjian pertahanan itu harus dibatalkan karena merugikan kedaulatan negara. Penolakan juga disampaikan FPPP, sementara Fraksi PD dan FPG masih mempelajari kerjasama pertahanan tersebut.

DCA itu menyerupai pakta pertahanan dan adanya semacam pangkalan militer Singapura di Indonesia. DCA itu bisa menjadi titik masuk bagi pelanggaran terhadap UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang melarang Indonesia ikut serta dalam sebuah pakta pertahanan dengan negara manapun. Perjanjian itu, berpeluang menggadaikan kedaulatan negara, serta bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena menjalin kerjasama yang mengarah ke pakta pertahanan permanen selama 25 tahun.

Pada dasarnya DPR bukan tidak mau negara bekerjasama dengan Singapura, tapi kerjasama itu harus saling menguntungkan dan tidak melanggar kedaulatan masing-masing negara. Metode latihan bersama yang perlu dibenahi agar saling menguntungkan kedua negara, dan bukan ditingkatkan menjadi perjanjian pertahanan permanen berjangka waktu lama. Lebih bermanfaat dikembangkan latihan bersama yang sifatnya parsial, dan bukan perjanjian yang sifatnya pakta pertahanan permanen.

Kerjasama militer kedua negara sebenarnya telah berlangsung lama, sejak 26 tahun lalu, yakni dalam kerangka Latihan Bersama Indonesia-Singapura (Latma-Indopura). Indonesia membatalkan secara sepihak kerjasama angkatan udara kedua negara di wilayah Pekanbaru karena Singapura yang jauh lebih diuntungkan, serta dinilai telah melanggar kedaulatan Indonesia dengan menyertakan pihak ketiga. Dari perhitungan biaya, Singapura lebih diuntungkan karena jarak Singapura-Pekanbaru jauh lebih dekat dibandingkan dengan jarak Pekan Baru-Lanud Iswayhudi Madiun, Jatim.

Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi adalah basis utama kekuatan udara Indonesia, yakni pangkalan dari pesawat tempur F-16, Sukhoi, Sky Hawk, dan Hawk yang merupakan kekuatan udara utama Indonesia. Karena letaknya yang lebih dekat dan didukung dengan anggaran militer lebih besar, Singapura akhirnya yang lebih banyak memanfaatkan kerjasama udara di Pekanbaru pada 1980-1990.

Sebaliknya, Singapura membatalkan sepihak kerjasama antar angkatan darat kedua negara di Puslatpur Baturaja, karena Singapura menilai biayanya besar sehingga kurang menguntungkan. Jaraknya yang cukup jauh dari Singapura dan pengiriman pasukan dan peralatannya yang lebih rumit mengakibatkan kerjasama itu dibatalkan. Meski Singapura kemudian menyatakan kesediaannya untuk mengembangkan Puslatpur itu dengan sejumlah persyaratan, namun Indonesia menolaknya secara tegas. Meski demikian, Indonesia dan Singapura terus menjajagi kemungkinan kerjasama militer yang lebih erat, karena kedua negara itu sangat berperan untuk terciptanya stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Pada 27 April 2007, pemerintah RI dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi dan kerja sama pertahanan. Proses penandatanganan dokumen itu dilakukan di Istana Tampak Siring, Bali oleh Menlu, Menhan dan Panglima Angkatan Bersenjata dua negara yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong.

Perjanjian pertahanan tersebut mengatur tentang kerjasama pelatihan antara kedua angkatan bersenjata atas prinsip saling menguntungkan. Sedangkan untuk kerjasama daerah latihan militer bersama, Indonesia memberikan fasilitas wilayah latihan udara dan laut tertentu kepada Singapura, dalam lingkup yuridiksi hukum Indonesia. Namun, TNI juga memiliki akses terhadap peralatan dan teknologi militer Singapura, meski hal ini diyakini banyak kalangan sulit dilaksanakan, karena fasilitas militer Singapura itu tersebar di sejumlah negara, seperti Taiwan, Israel, AS, Brunei, Australia, dan Thailand.

Berdasarkan kesepakatan itu, Angkatan Udara Singapura (SAF) boleh latihan bersama dengan negara pihak ketiga di area Alfa Two dan Area Bravo dengan seizin Indonesia , dan Indonesia berhak mengawasi latihan dengan mengirim pengamat dan berhak berpartisipasi dalam latihan tersebut setelah berkonsultasi dengan pihak peserta latihan. Singapura itu selalu mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik untuk dikerjakan sebagai tenaga pengaji dan penganalisa atas setiap kebijakan-kebijakan yang hendak diambil.

Dengan demikian, kerjasama apa pun yang ditandatanganinya, Singapura pasti yang lebih diuntungkan. Sedang kelemahan Indonesia selama ini adalah tidak mempersiapkan sumber daya manusianya untuk tenaga pengaji dan penganalisa atas setiap kerjasama internasional yang dilaksanakannya, sehingga perjanjian itu kurang komprehensif dan tidak berjangkau jauh ke masa mendatang.

Catatan Akhir

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, DPR akan berusaha untuk bersikap terbuka terhadap berbagai saran, kritik dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perwakilan politik, pengemban amanat rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa kiprah DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekarang ini tidak lepas dari perhatian masyarakat.

Dengan berkembangnya iklim keterbukaan, masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti dan memonitor pelaksanaan tugas DPR sekaligus memberikan penilaian terhadap kinerja para wakilnya. Penyampaian tanggapan dan kritikan ini tidak hanya dilakukan melalui media cetak dan media elektronik, tetapi juga melalui berbagai seminar maupun workshop yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi. DPR berterima kasih, karena kiprah DPR senantiasa dipantau masyarakat.

Kita pun berterima kasih atas kritikan yang diberikan walaupun kadang-kadang sangat tajam dan kurang proporsional. Sikap kritis masyarakat harus ditanggapi dengan lapang dada dan harus kita sikapi dengan baik bahkan harus menjadi faktor pendorong bagi anggota DPR sebagai individu maupun sebagai lembaga untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dan lebih professional dalam mengemban tugasnya [tp]

Oleh: Deddy Djamaluddin Malik (Disampaikan sebagai pengantar dalam Workshop The Current Status of Indonesia’s Defense Diplomacy, 29-30 November 2007 yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan RI-Lesperssi- DCAF Switzerland)

Figure : Mendiang Nurcholis Madjid

Published 04/07/2013 by ddm9

SEJARAH SOSIAL DAN INTELEKTUAL NURCHOLISH MADJID

A. Riwayat Hidup Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid atau yang lebih populer dengan sebutan Cak Nur lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 17 Maret 1939 atau bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah. Ayahnya KH. Abdul Madjid, seorang kiai jebolan Pesantren Tebuireng, Jombang, yang didirikan dan dipimpin oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari. Ibunya putri Kiai Sadjad dari Kediri yang juga teman dari KH. Hasyim Asyari.

Sejak kecil Nurcholish Madjid mendapatkan kesempatan untuk menikmati dua cabang pendidikan, yakni pendidikan model madrasah yang lebih banyak memberikan pelajaran agama, dan pendidikan umum, yang menggunakan metode pengajaran modern. Pada tingkat dasar inilah Nurcholish Madjid menjalani pendidikan di Madrasah al-Wathaniyah, yang dikelola orang tuanya sendiri, dan Sekolah Rakyat (SR) di Mojoanyar, Jombang. Selepas itu, Nurcholish Madjid melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Jombang pula.

Nurcholish Madjid muda hidup di tengah keluarga yang lebih kental membicarakan politik. Selain keluarganya yang berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), ayahnya, KH. Abdul Madjid, adalah salah seorang pemimpin partai politik Masyumi. Saat terjadi “geger” politik NU keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendiri, ayahnya tetap bertahan di Masyumi.

Pada usia 14 tahun, Nurcholish Madjid belajar ke Pesantren Darul-Ulum, Rejoso, Jombang. Bertahan selama dua tahun, karena banyak dicemooh oleh teman-temannya karena pendirian politik ayahnya yang banyak terlibat di Masyumi. Nurcholish kemudian dipindahkan ayahnya ke Pesantren Modem Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Menamatkan pendidikannya di Gontor pada 1960, dan sempat mengajar di almamaternya selama satu tahun lebih.

Perpindahan pendidikan Nurcholish Madjid ke Gontor cukup berpengaruh dalam mewarnai intelektualitas Nurcholish Madjid. Yakni tradisi yang memadukan dua kultur, liberal gaya modern Barat dengan tradisi Islam klasik. Kedua kultur ini diwujudkan dalam sistem pengajaran maupun materi pelajaran. Literatur kitab kuning karya ulama klasik juga diajarkan di Gontor tetapi dengan sistem pengajaran modern, suatu sistem yang reiatif kurang dikenal dalam tradisi pesantren klasik pada umumnya.

Sebagaimana dalam pendidikan sebelumnya, prestasi Nurcholish Madjid di Gontor cukup membanggakan, sehingga ia menjadi murid kesayangan KH. Zarkasyi, pengasuh sekaligus pimpinan pesantren. Atas prestasinya, KH. Zarkasyi menganjurkan Nurcholish Madjid, dan ia sendiri berminat, untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun karena krisis yang melanda Terusan Suez, rencana itu kemudian batal. Selanjutnya, Nurcholish Madjid hijrah ke Jakarta, dan memilih studi di Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab, IAIN Syarif Hidayatullah. Fakultas Adab ini mendalami khazanah budaya Islam, klasik maupun modern. Kuliah Nurcholish Madjid selesai pada tahun 1968, dengan skripsi berjudul “Arabiyyun Lughatan wa ‘Alamiyyun Ma’ naari”, yang ditulis dalam bahasa Arab.

Semasa menjadi mahasiswa Nurcholish Madjid aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pilihan Nurcholish Madjid untuk ada di organisasi ini merupakan sesuatu yang tidak biasa bagi para mahasiswa teologi, karena HMI dianggap sebagai gerakan kaum modernis yang cenderung dekat dengan Masyumi. Keberadaan Nurcholish Madjid di HMI sebenarnya banyak dipengaruhi oleh keinginan ayahnya agar ia memiliki rasa hormat yang tinggi pada pemimpin-pemimpin Masyumi, seperti Mohamad Natsir.

Bakat kepemimpinan Nurcholish Madjid yang mulai nampak semenjak terlibat di HMI, berpadu dengan kemampuan dan tradisi akademik serta kapasitas intelektualnya. Sejarah perjalanannya di dalam HMI ini, sekaligus dapat dipertimbangkan dalam menelusuri akar kultural dan warna pemikiran yang dikembangkannya kelak.

Karier organisasi Nurcholish Madjid dimulai dari komisariat HMI, kemudian terpilih sebagai ketua umum HMI selama dua periode (1966-1969) dan (1969-1971). Berbeda dengan kelaziman langgam kepemimpinan di HMI pada umumnya, kepemimpinan Nurcholish Madjid lebih bersumber pada otoritas dan produktivitas intelektualnya daripada misalnya, kecanggihan mengelola sumber-sumber dukungan politik pada umumnya. Kekuatan gagasannya menjadikan sosok Nurcholish Madjid lebih dikenal sebagai pemimpin mahasiswa “gudangnya” pemikiran daripada diatributi sebagai demagog politik.

Selain itu, Nurcholish Madjid juga menjabat sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT), periode 1967-1969. Pada waktu yang bersamaan Nurcholish Madjid juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum dan pendiri International Islamic Federation of Student Organization (IIFSO), suatu himpunan organisasi mahasiswa Islam se-dunia, periode 1967-1969.

Pada tahun 1968, dalam kapasitasnya sebagai ketua umum PB HMI, Nurcholish Madjid berkunjung ke Amerika untuk memenuhi undangan program “Profesional Muda dan Tokoh Masyarakat”, dari pemerintah Amerika Serikat. Pemikiran Nurcholish Madjid di era 1966-1968 yang cenderung mencurigai Barat, melalui gagasan modernisasi dan westernisasi yang banyak diperkenalkan oleh kaum intelektual “sekuler” pada awal orde baru memperoleh respons yang negatif dari Cak Nur. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa ia diundang untuk berkunjung ke Amerika pada masa itu. Kunjungan itu berlangsung selama lima pekan. Selepas lawatan itu, Nurcholish Madjid tidak langsung kembali ke tanah air melainkan singgah dan melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah.

Lawatan ke Amerika Serikat yang dilanjutkan ke Timur Tegah ini sangat mempengaruhi warna pemikiran Nurcholish Madjid, hal ini turut mengilhami Nurcholish Madjid untuk kemudian menulis Nilai Dasar Perjuangan (NDP), suatu dokumen organisasi yang kemudian dikenal sebagai “pegangan ideologis” HMI.

Pada tahun 1969, pulang dari lawatan pertamanya di Amerika Serikat dan beberapa negara di Timur Tengah inilah, kumpulan gagasan radikal Nurcholish yang merupakan pendapat dan pemikirannya mengenai pembaharuan di dalam Islam disyahkan menjadi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dalam Kongres HMI di Malang.

Sebelum Nurcholish Madjid menyusun NDP, sebetulnya ia telah menyusun semacam kertas kerja yang disampaikan pada seminar Garis Perjuangan HMI yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi (Badko) HMI Jawa Bagian Barat, bulan Februari 1968. Di dalam pertemuan ini, Nurcholish Madjid menyebutnya sebagai Nilai-nilai Dasar Islam (NDI). Tetapi menurut Nurcholish Madjid rumusan itu hanya untuk menjawab persoalan-persoalan situasional saat itu. Juga kalau disebut NDI, berarti klaim HMI terhadap Islam dianggap terlalu besar, maka NDI diganti menjadi NDP.

Pada sebuah acara Halal bil Halal dan silaturahmi organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam, yang terdiri dari unsur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PIT), Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami) dan Gerakan pemuda Islam (GPI) pada tanggal 3 Januari 1970, Nurcholish Madjid melansir pemikirannya tentang sekulerisasi. Nurcholish Madjid yang bertindak sebagai pembicara tunggal dalam forum ini menyampaikan makalah dengan judul “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”, yang merupakan momen bagi Nurcholish Madjid dalam melontarkan gagasannya mengenai sekulerisasi dan anjurannya kepada kaum muslimin untuk membedakan mana yang substansial dan transendental, serta mana yang temporal.

Pidato ini mengundang respon dan polemik menghebohkan dan disertai tudingan yang memojokkan bahwa Nurcholish Madjid telah berubah secara fundamental. Padahal sesungguhnya sikap Nurcholish Madjid tersebut lebih merupakan kritik pada kaum muslimin sendiri daripada sebagai anjuran.

Banyak pihak yang terkejut oleh gebrakan Nurcholish Madjid itu dan julukan “Natsir Muda” yang dilekatkan pada dirinya mulai kehilangan legitimasinya. la dipandang oleh sebagian komunitas umat tidak lagi menampakkan sebagai kader yang dapat melanjutkan perjuangan umat dan bahkan ada yang menuduhnya sebagai agen barat.

Kritikan terhadap pemikiran pembaharuan yang dilontarkan Nurcholish Madjid terus berlangsung selama 1971-1974. Selama periode ini pula Nurcholish Madjid menjadi peserta yang paling aktif dari kelompok-kelopok diskusi. Salah satu kelompok diskusi itu adalah Yayasan Samanhudi yang di dalamnya terdapat nama-nama Djohan Effendi, Ahmad Wahib, Dawam Raharjo, Syu’ bah Asa, dan Abdurrahman Wahid.

Selepas menjabat kepemimpinan di HMI, pada periode yang kedua, 1971, Nurcholish Madjid lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca dan menulis, selain juga menghadiri sejumlah undangan diskusi dan forum-forum ilmiah lainnya. Tetapi Nurcholish Madjid relatif menahan diri untuk tidak menanggapi berbagai kritikan dan tudingan yang dialamatkan kepadanya yang pada kurun waktu itu tengah mencapai klimaksnya.

Pada tahun 1978, Nurcholish Madjid memperoleh beasiswa dari Ford Foundation untuk melanjutkan studinya di Program Pasca Sarjana, Universitas Chicago, Amerika Serikat.

Pada masa ini Nurcholish Madjid bertemu dengan ilmuwan Neo-modernis asal Pakistan Fazlur Rahman yang sekaligus menjadi dosen pembimbingnya. Fazlur Rahman mengajak Nurcholish Madjid mengambil penelitian di bidang kajian keislaman. Nurcholish Madjid lulus dengan nilai cum laude tahun 1984, dengan judul desertasinya, “Ibn Taymiya on Kalam and Falsafah : A Problem of Reason and Revelation in Islam ” (Ibnu Taimiyah dalam Ilmu Kalam dan Filsafat : Masalah Akal dan Wahyu dalam Islam). Pada tahun-tahun itu juga, Nurcholish Madjid terus mengasah ketajaman pisau intelektualnya melalui berbagai kegiatan ilmiah yang sekaligus merupakan sarana sosialisasi dan mengembangkan gagasan pembaruannya yang telah dirintis sejak di HM1. Perkembangan lain berkaitan dengan jalur intelektualnya di sekitar dekade itu adalah tercatatnya Nurcholish Madjid sebagai peneliti di LIPI sejak tahun 1976. Posisinya sebagai peneliti di LIPI ini digelutinya kembali sepulang dari sekolah di Amerika, dan itu berlangsung sampai sekarang. Atas pengabdiannya yang panjang di LIPI, berikut produktivitas intelektualnya, maka pada 30 Agustus 1999, Nurcholish Madjid dikukuhkan menjadi Ahli Peneliti Utama (APU) di bidang kemasyarakatan.

Pada tahun 1986, Nurcholish Madjid bersama beberapa tokoh pembaharu Islam mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina, yang dilatarbelakangi adanya tuntutan dari umat muslim di Indonesia untuk menampilkan diri dan ajaran agamanya sebagai “rahmatan lil ‘alamin” atau membawa kebaikan untuk semua, dan untuk itu diperlukan adanya keterlibatan yang nyata dari seluruh pihak termasuk melalui Yayasan Paramadina.

Nurcholish Madjid sempat terlibat dalam kehidupan politik-walaupun tidak secara mendalam ketika dirinya berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan umum 1977. Keterlibatannya sebagai juru kampanye diharapkan menjadi angin segar yang bakal mendongkrak pamor partai ini. Alasan itulah yang mendorong Nurcholish Madjid menjadi juru kampanye untuk PPP dan mengapa bukan memilih menjadi juru kampanye untuk Golkar atau partai lainnya. Nurcholish Madjid berkeyakinan bahwa untuk membangun sistem politik yang seimbang harus ada sebuah kekuatan penyeimbang, yang mampu menghadapi kekuatan dominan, dan itu dilakukan dengan menjadi juru kampanye PPP.

Nurcholish Madjid juga tercatat sebagai cendekiawan yang banyak terlibat dalam pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan Nurcholish Madjid adalah perumus platform organisasi tersebut, sebelum kemudian dipercaya menjabat ketua dewan pakar.

Ketika pada perkembangannya lebih jauh organisasi ini dikesankan mulai keluar jalur dan diarahkan sebagai alat memobilisasi dukungan dan kendaraan politik sekelompok pengurusnya, Nurcholish Madjid tampil dengan sikap kritisnya. la mulai menjaga jarak ketika menangkap gelagat sebagian eksponen menggunakan ICMI untuk mendukung kekuasaan. Menjelang berakhirnya kekuasaan orde baru, terutama menjelang pemilihan umum 1997, dan pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden, suara moral Nurcholish Madjid kian terdengar keras mengalahkan analisis politik yang berkembang tentang masih kuatnya dukungan politik kepada Pak Harto.

Nurcholish Madjid dalam kondisi ini banyak memiliki sikap dan pandangan yang sangat berbeda dengan para elite politik nasional saat itu, yang mencoba menarik perhatian Soeharto untuk duduk dalam kekuasaan. Nurcholish Madjid justru tidak lagi banyak berbicara mengenai realitas politik, tetapi menyerukan berbagai suara moral mengenai isu-isu kepemimpinan di Indonesia saat itu.

Menjelang berakhirnya kepemimpinan Soeharto pada bulan Mei 1998, Nurcholish Madjid, merupakan salah satu, dari tokoh-tokoh muslim yang diundang untuk bertemu dengan Presiden Soeharto pada tanggal 19 Mei 1998. Nurcholish Madjid dalam pertemuan antara sejumlah tokoh tersebut, secara langsung mengemukakan kepada Soeharto bahwa yang dimaksud dengan reformasi oleh rakyat adalah turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Terhadap sikap Nurcholish Madjid ini, Soeharto tidak keberatan, asalkan sesuai konstitusi.

Nama Nurcholish Madjid kembali dibicarakan publik politik menjelang pemilihan presiden tahun 1999. Sebagian kalangan melihatnya sebagai figur yang pantas untuk menjadi presiden. Argumentasi yang berkembang adalah situasi krisis kepemimpinan nasional. Krisis ini berpadu dengan sulitnya mencari figur yang terbukti bersih secara moral dan politik, maupun kapasitas kepemimpinan, serta diterima oleh banyak kalangan. Pada situasi, sebagian kalangan melihat Nurcholish Madjid pantas mengubah fungsinya sebagai guru bangsa menjadi pemimpin nasional. Bukan saja karena Nurcholish Madjid adalah figur yang bersih, melainkan juga karena track-record politiknya yang inklusif dan nonsektarianastik. Tetapi Nurcholish Madjid lebih memilih jalannya sendiri, jalur intelektual, dan menganjurkan agar calon presiden adalah mereka yang “berjuang” dalam pemilu dan memiliki pendukung partai politik.

Pemilihan presiden pada tahun 2004 kembali memunculkan nama Nurcholish Madjid, walaupun kemudian atas berbagai pertimbangan Nurcholish Madjid tidak melanjutkan proses itu. Beberapa hal yang menjadi penyebab diambilnya keputusan ini diantaranya adalah masalah dukungan partai dan dana atau -“gizi”- dalam istilah yang digunakan olehnya, yang dianggap belum jelas dan sangat minim. Nurcholish Madjid sendiri melihat bahwa pemilu 2004 memiliki posisi strategis. Pasalnya pemilu ini akan menghasilkan presiden yang memiliki legitimasi mandat populer.

B. Perjalanan Intelektual

Semenjak mahasiswa Nurcholish Madjid telah aktif berorganisasi melalui Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dimasukinya pada tahun 1963. Keaktifannya dimulai dari tingkat komisariat hingga cabang, dan mencapai puncak ketika terpilih sebagai Ketua Umum HMI pada kongres di Solo tahun 1966. Bahkan hingga dua periode kepengurusan yaitu 1966-1969 dan 1969-1971. Selain itu, Nurcholish Madjid juga banyak terlibat dalam kelompok diskusi “Limited Group” (1967-1971) di Yogyakarta, bersama Djohan Effendi, Mansyur Hamid, dan Ahmad Wahib.

Kendati memimpin organisasi mahasiswa ekstrakurikuler yang disegani pada awal zaman orde baru, Nurcholish tidak menonjol di lapangan sebagai demonstran. Bahkan namanya juga tidak berkibar di lingkungan politik sebagai pengurus Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), kumpulan mahasiswa yang dianggap berperan menumbangkan Presiden Sukarno dan mendudukkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai penggantinya.

Prestasi Cak Nur lebih terukir di pentas pemikiran. Terutama pendapatnya tentang soal demokrasi, pluralisme, humanisme, dan keyakinannya untuk memandang modernisasi atau modernisme bukan sebagai Barat, modernisme bukan westernisme. Modernisme dilihat Cak Nur sebagai gejala global, seperti halnya demokrasi.

Pemikiran Nurcholish yang paling menggegerkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam, adalah saat pemimpin umum majalah Mimbar Jakarta ini melontarkan pernyataan “Islam yes, partai Islam no”. Nurcholish ketika itu menganggap partai-partai Islam sudah menjadi “Tuhan” baru bagi orang-orang Islam. Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar. Bahkan, bagi kalangan NU, haram memilih Partai Masyumi. Padahal orang Islam tersebar di mana-mana, termasuk di partai milik penguasa Orde Baru, Golkar.

Pada waktu itu sedang tumbuh obsesi persatuan Islam. Kalau tidak bersatu, Islam menjadi lemah. Cak Nur menawarkan tradisi baru bahwa dalam semangat demokrasi tidak harus bersatu dalam organisasi karena keyakinan, tetapi dalam konteks yang lebih luas, yaitu kebangsaan. Karena gagasannya ini, tuduhan negatif datang ke arah Nurcholish, mulai dari pemikir aktivis gerakan Islam sampai peneliti asing.

Di dalam negeri, pemikiran Nurcholish ditentang tokoh Masyumi, Profesor H.M. Rasjidi. Sedangkan dari negeri jiran, Malaysia, ia dicerca oleh Muhammad Kamal Hassan, penulis disertasi yang kemudian diterbitkan dengan judul “Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia”. Hassan menuding Nurcholish sebagai anggota Operasi Khusus (Opsus) di bawah Ali Moertopo.

***

Mulai banyak menulis sampai dengan tahun 1978, selain menjadi staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1972-1974) dan Pemimpin Umum majalah Mimbar, Jakarta (1971-1974). Mendirikan dan menjabat Direktur pada LSIK (Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, Jakarta, 1972-1976) dan LKIS (Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi, Jakarta, 1974-1977), menjadi staf peneliti di Leknas-LIPI (1974-1984) dan staf ahli IPSK-LIPI (1984-sekarang).

Mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina pada tahun 1986, dan menjadi anggota MPR-RI pada tahun 1988. Menjadi guru besar tamu di Mc Gill University, Montreal, Canada, 1991-1992, sebelumnya juga mendapatkan Fellow dalam Eisenhower Fellowship 1990.

Nurcholish Madjid juga pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, tetapi mengundurkan diri pada tahun 1998. Menjabat anggota Dewan Penasihat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) 1999, dan Anggota Tim 11 yang menyeleksi partai-partai peserta pemilu 1999. Hingga saat ini masih menjabat sebagai Rektor di Universitas Paramadina Mulya dan pengajar pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Karier kepenulisan Nurcholish Madjid dimulai pada tahun 1963, ketika tulisan pertamanya dimuat majalah Gema Islam, pimpinan Hamka. Tulisannya semakin berkembang ketika ia tinggal di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Memasuki tahun 1970 merupakan proses pematangan tulisan-tulisannya yang menggambarkan perbenturan pribadinya dengan persepsi terhadap kenyataan sosial politik yang dihadapinya, terutama terkait dengan adanya ketegangan format relasi Islam dan negara, dengan format ideal yang menjadi pandangannya. Pada era 1970-1980, tulisannya yang dimuat di Pos Bangsa, Tribun, dan Mimbar merupakan pergumulan pemikirannya dalam merespons pertumbuhan dan juga komitmennya dalam kapasitasnya sebagai pembela kaum lemah. Sepulang dari Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1984, terbit buku pertamanya yang merupakan karya terjemahan, yaitu Khazanah Intelektual Islam. Mulai saat itulah Nurcholish menampakkan dirinya yang lebih aspiratif terhadap tradisi Islam klasik dibanding sebelumnya.

Pemikiran politik Nurcholish yang semakin memasuki ranah filsafat terjadi saat ia kuliah di Universitas Chicago, di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, untuk meraih gelar doktor dalam bidang filsafat. Nurcholish terlibat perdebatan segitiga yang seru dengan Amien Rais dan Mohamad Roem. Pemicunya adalah tulisan Amien Rais di majalah Panji Masyarakat, “Tidak Ada Negara Islam”, yang menggulirkan kegiatan surat-menyurat antara Nurcholish yang berada di Amerika dan Roem di Indonesia. Cak Nur menyatakan tidak ada ajaran Islam yang secara qoth ‘i (jelas) untuk membentuk negara Islam.

C. Karya-karya Intelektual Nurcholish Madjid

Karya intelektual Cak Nur yang telah dipublikasikan dan banyak memuat pemikiran serta pendapat-pendapatnya, baik sejak pertama kali menulis hingga saat ini, antara lain :
1) Khazanah Intelektual Islam (Yayasan Obor Jakarta, Nurcholish Madjid bertindak sebagai editor, 1984)
2) Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Mizan, Bandung, 1987)
3) Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (Paramadina, Jakarta, 1992)
4) Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan : Pikiran-Pikiran Nurcholish Madjid (Mizan, Bandung, 1994)
5) Pintu-Pintu Menuju Tuhan (Paramadina, Jakarta, 1994)
6) Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah (Paramadina, Jakarta, 1995)
7) Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (Paramadina, Jakarta, 1995)
8) Masyarakat Religius (Paramadina, Jakarta, 1997)
9) Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia (Paramadina, Jakarta, 1997)
10) Kaki Langit Peradaban Islam (Paramadina, Jakarta, 1997)
11) Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Paramadina, Jakarta, 1997)
12) Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Paramadina, Jakarta, 1997)
13) Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (Paramadina, Jakarta, 1997)
14) Tiga Puluh Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan (Mizan, Bandung, 1998)
15) Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (Paramadina, Jakarta, 1999)
16) Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat (Paramadina dan Tekad, Jakarta, 1999)

Karya-karya lain berupa tulisan, disertasi dan artikel, baik yang berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia, antara lain:
1) Al Qur’an, Arrabiyun Lughat-an Wa’ Alamiy-un Ma’n-an (1968), skripsi sarjana di LAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Universitas Sumatera Utara
2) Ibn Taimiyah on Kalam and Falsafah : Problem of Reason on Revelation in Islam (1984), desertasi doktoral di Chicago University, Amerika Serikat.
3) Pesantren dan Tasawuf (dalam M. Dawam Raharjo (ed.), Pesantren dan Pembaharuan, LP3ES, cetakan ke-2, Jakarta, 1985)
4) Tasawuf Sebagai Inti Keberagamaan (dalam Pesantren No. 3 / vol. n /1985)
5) Akhlak dan Iman (dalam Adi Badjury (peny.), Pelita Hati, 1989)
6) Pengaruh Kisah Israiliyah dan Orientalisme terhadap Islam (dalam
Abdurrahman Wahid et. al. “Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991)
7) Al Quds (dalam Wahyuni Nafis (ed.)), Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1996)
8) Aktualisasi Ajaran Ahlussunah Waljamaah (dalam M. Dawam Raharjo (pengantar), Islam Indonesia Menatap Masa Depan, P 3 M, Jakarta, 1989).

*** (Dari Berbagai Sumber)

Diskusi : Perbedaan untuk Kedamaian

Published 03/07/2013 by ddm9

Perbedaan untuk Kedamaian

A.H. NASUTION (GM) | Jumat, 03 mei 2013 00:10 WIB | – Umat Islam di Indonesia harus mengedepankan kesamaan dalam menyikapi perbedaan pandangan untuk menciptakan kedamaian. Sementara mereka yang melakukan kekerasan atas nama agama tentunya penegak hukum harus berani menindaknya.

Demikian salah satu kesimpulan pada diskusi buku “Kesesatan Sunni Syiah” yang berlangsung di aula Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jln. A.H. Nasution, Cibiru Bandung, Kamis (2/5).

Pelaksanaan diskusi dalam upaya menggali kesadaran toleransi beragama, mengenal perbedaan-perbedaan dalam Islam, dan merajut ukhuwah Islamiyah digelar atas kerja sama Pengurus Wilayah Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia Jawa Barat (PW IJABI Jabar) dan Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung.

Pada diskusi tersebut bertindak sebagai keynote speaker Dr. Dedy Djamaluddin Malik, akademisi Prof. Dr. Rosihan Anwar, dan Dr. Engkos Kosasih, serta penulis buku Ust. Muhammad Babul Ulum.

Menurut Deddy Djamaludin Malik, adanya perbedaan yang tidak bisa dihindari tentunya menjadi kekayaan ilmu. Intinya jangan berani menyesatkan kepada orang lain sehingga menimbulkan keresahan terlebih lagi menganggap dirinya yang benar.

Disisi lain, lanjut Deddy, Allah tidak menghukum hambanya tapi hambanya yang harus berupaya namun tidak perlu menyalahkan orang lain. “Intinya kita harus ada sikap jangan memaksakan kehendak dan jangan menyesatkan untuk menghindari konflik,” kata Deddy.

Hal senada disampaikan Dekan Fakultas Ushuludin UIN SGD Bandung, Prof Dr. Rosihon Anwar M.Ag saat ditemui “GM” mengatakan, diskusi tersebut sangat baik untuk pencerahan para mahasiswa namun yang lebih diutamakan menjaga kedamaian. “Intinya diskusi ini tak lain untuk menambah wawasan mahasiswa sebagai bentuk karya nyata ilmiah,” kata Rosihon.

Sementara pada diskusi tersebut para peserta tergiur dengan judul buku yang mengundang provokatif yang ditulis oleh Muhammad Babul Ulum adalah seorang alumni Pesantren Gontor.

Dimana, Ia menyelesaikan sarjana dari jurusan Perbandingan Mazhab ISID dan master diraih dari Sekolah Pascasarjana UIN Bandung. Kini sedang menyelesaikan program doktor bidang agama Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. (B.46)**

Sumber : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:C_RfbMflB78J:www.klik-galamedia.com/perbedaan-untuk-kedamaian+dedy+djamaluddin+malik&cd=12&hl=en&ct=clnk

Di Bawah Heryawan, Pluralisme di Jawa Barat Terancam

Published 03/07/2013 by ddm9

Refleksi HUT Jabar ke-67, 19 Agustus 2012 (3)

JABARTODAY.COM – BANDUNG. Di era kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, realitas kemajemukan masyarakat Jawa Barat mengalami kemunduran. Hal ini ditunjukkan dari sikap Heryawan yang cenderung memihak kelompok tertentu dalam sejumlah kasus konflik internal dan antar umat beragama di Jawa Barat.

“Pluralisme internal umat dan antar umat beragama di Jawa Barat mengalami kemundurun. Gubernur tidak merepresentasikan masyarakat Jawa Barat yang plural tapi merepresentasikan kepemimpinan kelompok tertentu, ” ujar Cendekiawan Muslim yang juga Pakar Komunikasi Politik STIKOM Bandung, Dedy Djamaludin Malik kepada Jabartoday.com, Senin (20/8) pagi.

Dedy menegaskan, pada pilgub 2013 nanti harus lahir kepemimpinan baru yang mampu memelihara pluralitas masyarakat Jawa Barat. Realitas partai politik yang plural harusnya menjadi rujukan bagi gubernur untuk menetapkan suatu kebijakan yang plural juga yang menjamin hak hidup berdampingan secara damai.

“Pilihannya dirangkul atau dimusuhi,” ujar Dedy yang juga mantan anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Penulis buku “Zaman Baru Islam Indonesia” ini juga menegaskan, kelompok-kelompok agama merasa tidak nyaman di bawah kepemimpinan Heryawan yang cenderung sektarian dan partisan.

“Kelompok-kelompok agama merasa tidak nyaman. Dalam kasus Ahmadiyah misalnya, gubernur mengeluarkan kebijakan yang anti pluralitas dan cenderung memihak kelompok tertentu,” ujarnya.

Dedy juga menekankan bahwa kehidupan beragama dalam bingkai negara Pancasila menjamin seluruh warga negara tidak terganggu. “Seorang pemimpin harus bisa mengayomi semua, melindungi semua. Jangan memandang fahamnya saja yang paling benar,” tambah Dedy.

Dedy membandingkan dengan era Danny Setiawan yang seluruh komponen umat diperlakukan sama dan setara. “Suasana seperti ini saat ini sudah hilang,” tuturnya. (FZF)

Sumber : http://jabartoday.com/headline/2012/08/20/0952/4566/dedy-dmaludin-malik-di-bawah-heryawan-pluralisme-di-jawa-barat-terancam
| 20 Agustus 2012 | 09.52 WIB